The Duties and Authorities of the Public Prosecutor in the Legal Process: A Study on the Indictment Letter
Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum: Studi atas Surat Dakwaan
Keywords:
public prosecutor, indictment letter, authority, legal process, trialAbstract
This article discusses the authority of the Public Prosecutor (JPU) in the legal process, with a special focus on the stages of preparing an indictment. The Public Prosecutor plays an important role in the criminal justice system in Indonesia, especially in determining the continuation of the legal process after an investigation by the police. The indictment is a formal instrument that determines the court's basis for trying a criminal case, and is a reference for the judge in assessing the defendant's guilt. This research uses a normative juridical method that examines the authority of the prosecutor based on Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study highlights critical aspects in making an indictment, such as formal and material requirements, as well as the legal implications if the indictment is declared null and void. Thus, this article aims to provide a comprehensive overview of the prosecutor's authority in ensuring the upholding of the principle of due process of law in Indonesia.
Downloads
References
Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella, dan Dendy Natalius Purba, “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” Doktrina: Journal of Law, Vol. 1, No. 2 (2023): 120, http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina.
Fitria, D. (2019). Analisis Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Penegakan Hukum, 8(2), 101-114.
Husni, R. (2020). "Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Kritis." Jurnal Penegakan Hukum, 5(2), 101-116.
Kurniawan, H. (2019). Peran Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri.
Marzuki, P. M. (2019). "Kewenangan Jaksa dalam Proses Pidana: Suatu Tinjauan Kritis." Jurnal Ilmu Hukum.
Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum,” Doktor Hukum, diakses 20 Desember 2024, https://doktorhukum.com/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum/
Pramono, E. (2021). "Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Hukum dan Praktik.
Prasetyo, S. (2019). "Tindak Pidana dan Penyusunan Surat Dakwaan: Kajian Yuridis". Jurnal Penegakan Hukum, 3(2), 113-128.
Rahman, A. (2021). Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 17(3), 233-245.
Riana, A. (2019). "Peran Jaksa dalam Penyusunan Surat Dakwaan." Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 37-54.
Rohman, A. (2020). Analisis Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum, 14(1), 10-25. DOI: 10.1234/jh.v14i1.2020
Sari, N. (2020). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 56-67.
Setiawan, I. (2022). Implementasi Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Hukum: Mimbar Keadilan, 15(2), 150-165.
Setiawan, S. (2017). "Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Proses Pidana." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(4), 458-477.
Sholihah, R. (2021). Perubahan Surat Dakwaan dalam Proses Pidana: Tinjauan Teori dan Praktik.
Susanto, R. (2020). "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana." Jurnal Penegakan Hukum.
Sukardi, S. (2021). Dampak Surat Dakwaan Terhadap Proses Peradilan dan Hak Terdakwa.
Suherman, D., & Sulistiyowati, E. (2020). "Analisis Penyusunan Surat Dakwaan dalam Proses Pidana". Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 55-70.
Syarif, Zainuddin. “Peranan Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 215-232.
Tanjung, B. (2018). "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Tanjung, A. M. (2019). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), 185-200.
Suhartono, S.H., M.H. (Ketua), wawancara Kejaksaan Negri Bangkalan. Tanggal 17 Desember 2024.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
