Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office)
Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)
Abstrak
Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Kejaksaan RI dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, dengan fokus khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas tugas Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam mewakili pemerintah dan kepentingan publik dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan para ahli hukum. Temuan menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan yang luas dalam perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk bantuan hukum, pendapat hukum, dan layanan mediasi, namun juga menghadapi berbagai tantangan seperti hambatan birokrasi dan sumber daya yang terbatas. Kesimpulan ini menekankan perlunya memperkuat sumber daya lembaga untuk meningkatkan perannya dalam hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga dapat membantu pemulihan aset negara.
Unduhan
Referensi
Nasution, A. F. (2020). v Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
Zaki, M. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
Agus Kelana Putra dkk. (2017) Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Jurnal Unsyiah, Volume 2, Nomor 1.
Andy Sasongko. (2022) Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). Jolsic (Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization), Volume 10, Nomor 2.
Defry Tirta Tulangow, Said Aneke R, dan Oliij Aneke Kereh. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata.”Lex Crimen Volume 10 (2021).
Juristoffel Simanjuntak. “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.” Ejournal Unsrat, 1, 6 (2018).
Kejaksaan Agung RI. “Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN),”.
Rusdianto. “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspktif Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Cakrawala Hukum, 1, 6 (2015).
Syarif Hidayat. Tugas dan Fungsi Subseksi Perdata di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Agustus 2024.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
