Eigenrichting in Law Number 1 of 2023: Through the Lens of Legal Objectives
Eigenrichting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Kacamata Tujuan Hukum
Keywords:
Eigenrichting, Penganiayaan, Hukum Pidana.Abstract
Vigilantism (eigenrechting) is a reprehensible act that deviates from human moral values. Vigilante justice (eigenrichting) is defined as the behavior of individuals or groups who act arbitrarily, using violence against someone suspected of committing a crime without going through due legal process. However, vigilantism can indeed be punishable by law, with several articles that can be applied to perpetrators of eigenrichting as regulated in the new Criminal Code, namely: In Chapter 22 regarding assault, Law Number 1 of 2023 Articles 466 to 471 of the Criminal Code can be applied for criminal charges. In the context of others, this action occurs due to an imbalance of rights between perpetrators and victims. Moreover, vigilantism oversteps the authority of law enforcement officials to prosecute criminal offenders, thus vigilante actions can also be punishable by imprisonment. From the author's perspective, based on legal theory and the articles in the new Criminal Code mentioned, the approach is already in line with the legal objectives regarding punishment for vigilantism or eigenrichting. This is because everyone has the right to justice, certainty, and benefit from the law itself, regardless of whether they were initially a criminal offender or not. If someone commits a crime and is then judged by others besides the authorized parties, they essentially become a victim of a criminal act. On the other hand, there are also the rights of victims of eigenrichting to be protected from those who take away their right to be tried by proper law enforcement officials, which should be carried out first.
Downloads
References
Afrianto, M. Afdal. “2 Pemuda di Padang Diamuk Massa Karena Diduga Curi Helm, 1 Tewas.” detiksumut, Maret 2024. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7230026/2-pemuda.
Alamsyah, Syahdan. “6 Pelaku Main Hakim Sendiri yang Tewaskan Rahmat Ditangkap.” detikjabar, Mei 2023. https://www.detik.com/jabar/berita/d-6698266/6-pelaku.
Aldy manopo, Gabriele, Jolly K.pongoh, dan Grace yurico bawole. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi 8, no. 1 (2023): 1–12.
Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, dan Natha Meliana. “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.” Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (2023): 129–40. https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358.
Arifin, Setya Indra. “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2023): 29–42. https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638.
David, Dave. “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch.” Jurnal Education and Development 9 (2021): 478–84.
Devi, Chintya. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 1 (2021): 13–21. https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204.
Dimas, Rionald. “Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” Jurnal Serina Untar Vol. 1 (2021): 209–16.
Haykal, Hassanain, Demson Tiopan, dan Theo Negoro. “Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5 (2021): 35–52. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224.
Hidayat, Alian Hadi, dan Recca Ayu Hapsari. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama yang Mengakibatkan Luka pada Korban.” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 4 (2023): 816–22. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i4.226.
Lailam, Tanto. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang.” Jurnal Konstitusi Vol. 11 (2014): 19–42.
Marbun, Donsisko. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Menyebabkankematian Melalui Perspektif Kriminologi.” Jurnal Rectum Vol. 11 (2021): 278–88.
Nur Aviva, Faradistia. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” Jurnal Relasi Publik 1 (2023): 111–23. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837.
Polda Papua. “Kapolresta Ungkap Pelaku Main Hakim Sendiri Saat Peristiwa Kebakaran Pasar Youtefa.” Januari 2024. https://humas.polri.go.id/2024/01/12/kapolresta-ungkap-pelaku-main-hakim-sendiri-saat-peristiwa-kebakaran-pasar-youtefa/.
Rasubala, Joshua Anugerah, Roy R. Lembong, dan Victor D. D. Kasenda. “Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol. 13 (2024): 1–13.
Saputra, Ozan, Amiruddin, dan Rina Khairani Pancaningrum. “Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume, no. 13 (2023): 507–18. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8153371.
Sirjon, Lade, dan La Ode Awal Sakti. “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 12, no. 1 (2023): 53–67. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017.
Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” Gorontalo Law Review Vol. 3 (2020): 168–87.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, 1 (2023).
Utari, Pingkan. “Analysis of vigilante cases in Tarumajaya Bekasi from a criminal criminology perspective.” Jurnal Fundamental Justice Vol. 5 (2024): 1–7.
Wildan, Muhammad. “Eigenrichting Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana Di Pengadilan.” Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 (2023): 1–9.
Yanto, Oksidelfa. NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Diedit oleh Abah. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Cet. 1. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 3, no. 2 (2022): 130–42. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553.
Yustisia, Tim Redaksi Pustaka, ed. Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
